PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018

Oleh | Pada Maret 17, 2018

PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018

PKH: menjadi program bantuan sosial utama

  • PKH mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap kemiskinan dan kesenjangan.
  • Selain itu, PKH meningkatkan pemerataan kesempatan bagi anak dengan mendorong investasi pada modal manusia.
  • PKH telah terbukti menjadi program bantuan sosial paling efektif di Indonesia.

PKH dapat mendukung banyak bidang prioritas pemerintah :

  • Berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan
  • Memperluas program ke Wilayah-Wilayah Prioritas
  • Tata Kelola yang Lebih Baik
  • Meningkatkan inklusi keuangan
  • Menurunkan angka gizi buruk
  • Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  5. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
  6. Permensos  No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
  7. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang  Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
  8. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
  9. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri )

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

program pemberian bantuan sosial bersyarat   kepada keluarga dan/atau seseorang  miskin dan rentan  yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin  diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Tujuan Program:

  1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan



Kewajiban KPM PKH

  • Ibu hamil/Nifas
    • Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester.
    • Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes.
    • Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.
  • Bayi
    • Usia 0-11 bulanImunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
    • Usia 6-11 bulanMendapat suplemen vit A
  • Anak Usia Dini
    • Usia 1-5 tahunimunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun
    • Usia 5-6 tahun : Pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun
    • Usia 6 – 7 tahun: Timbang badan di faskes minimal 2 kali dalam setahun
  • Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD. SMP. SLTA) :
    • Minimal 85 % keTerdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan hadiran dikelas
  • Lansia 60 tahun ke atas:
    • Pemeriksaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.
    • Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care)
  • Disabilitas Berat:
    • Pemeliharaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.
    • Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care)

Hak KPM PKH

  1. Bantuan Sosial PKH
  2. Pendampingan PKH
  3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
  4. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Download File Lengkap

 

Download

  01. Pengetahuan dan Kebijakan PKH 2018 (13,6 MiB, 1.597 hits)

Join our list

Masukan Email aktif anda dan dapatkan pemberitahuan lewat email

Selamat Cek email Klik * Konfirmasi Ikuti*

Something went wrong.

Tags: ,

Category: PKH 2018

Close