PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018

| Maret 17, 2018 | 0 Comments | 4.938 views

PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN 2018

PKH: menjadi program bantuan sosial utama

  • PKH mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap kemiskinan dan kesenjangan.
  • Selain itu, PKH meningkatkan pemerataan kesempatan bagi anak dengan mendorong investasi pada modal manusia.
  • PKH telah terbukti menjadi program bantuan sosial paling efektif di Indonesia.

PKH dapat mendukung banyak bidang prioritas pemerintah :

  • Berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan
  • Memperluas program ke Wilayah-Wilayah Prioritas
  • Tata Kelola yang Lebih Baik
  • Meningkatkan inklusi keuangan
  • Menurunkan angka gizi buruk
  • Meningkatkan pencapaian pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  5. PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
  6. Permensos  No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
  7. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang  Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
  8. SK Dirjen Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
  9. Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri )

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

program pemberian bantuan sosial bersyarat   kepada keluarga dan/atau seseorang  miskin dan rentan  yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin  diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Tujuan Program:

  1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan



Kewajiban KPM PKH

  • Ibu hamil/Nifas
    • Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam 3x trimester.
    • Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes.
    • Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan.
  • Bayi
    • Usia 0-11 bulanImunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan.
    • Usia 6-11 bulanMendapat suplemen vit A
  • Anak Usia Dini
    • Usia 1-5 tahunimunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun
    • Usia 5-6 tahun : Pemeriksaan berat badan minimal 2 kali dalam setahun dan mendapatkan Vit A sebanyak 2 kali dalam setahun
    • Usia 6 – 7 tahun: Timbang badan di faskes minimal 2 kali dalam setahun
  • Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD. SMP. SLTA) :
    • Minimal 85 % keTerdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan hadiran dikelas
  • Lansia 60 tahun ke atas:
    • Pemeriksaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.
    • Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care)
  • Disabilitas Berat:
    • Pemeliharaan kesehatan minimal satu tahun sekali oleh tenaga kesehatan.
    • Mengikuti kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial (day care dan home care)

Hak KPM PKH

  1. Bantuan Sosial PKH
  2. Pendampingan PKH
  3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
  4. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Download File Lengkap

Comments

comments

Tags: ,

Category: PKH 2018

Close