PERLUASAN IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MELALUI PERAN QUADRUPLE HELIX

| Desember 4, 2017 | 0 Comments | 5.124 views

Ironi masalah kemiskinan di Indonesia tetap menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan serta harus dicarikan solusi yang komprehensif. Working Together To Reduce Poverty (bekerja bersama mengurangi kemiskinan) merupakan kalimat yang tepat untuk diungkapkan   kepada   para   pemangku   kepentingan   dalam   menyelesaikan   permasalahan kemiskinan secara bersama di Indonesia saat ini. Penanggulangan kemiskinan secara integritas oleh seluruh instansi pemerintah yang memiliki kepentingan akan memberikan dampak yang lebih maksimal dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan program bersama untuk menyatukan konsep program yang efektif. Berbagai kebijakan program yang ada pada saat sudah memberikan efek yang lumayan terhadap perkembangan pengentasan angka kemiskinan.

Pada saat ini dalam menunjang penanggulangan kemiskinan melalui bentuk program diperlukan penajaman program itu sendiri, dikarenakan konsep, sarana-prasarana, dan kelembagaan  sudah  tersedia  dengan  lengkap.  Salah  satu  program  yang  menjadi    priotitas nasional yang keluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai sejak tahun 2007 hingga sekarang. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH (Kementerian Sosial, 2017). Dalam istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). PKH merupakan model skema perlindungan sosial bagi keluarga miskin untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

PKH merupakan satu program khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam rangka proses percepatan dalam penanggulangan da n pengentasan kemiskinan.  PKH  merupakan  refleksi  sistem  perlindungan  sosial  kepada  msyarakat  miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin, serta sebagai upaya memotong rantai miskin. Eksistensi PKH saat ini diakui sangat efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Perkembangan penanganan kemiskinan dapat dilihat dari data BPS, yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan di tahun 2016 menurun sebesar 0,4 persen, hal tersebut dikarenakan bahwa sepertiga dari penurunan angka kemiskinan disebabkan oleh ekspansi PKH pada akhir tahun 2015. Sedangkan untuk akhir tahun 2017 diperkirakan angka kemiskinan angka mengalami penurunan yang lebih besar lagi. Diperkirakan penurunan angka kemiskinan di akhir tahun 2017 yaitu kurang lebih sebesar 0,8 persen dengan cakupan penerima bantuan sosial PKH sebesar sepuluh juta.



Efektivitas penerapan PKH di Indonesia sangat memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga  pemerintah  melalui  Kementerian  Sosial  wajib  memperluas  jangkauan  penerima bantuan sosial PKH. Dalam memperluas jangkauan implementasi PKH dibutuhkan peran pendukung para  stakeholder  yang mempunyai  kepentingan  langsung dalam  pelaksanaannya. Peran pendukung dalam perluasan implementasi PKH adalah dengan adanya keterlibatan peran

quadruple helix. Quadruple helix adalah suatu konsep interaksi antara empat sector yang saling bersinergi, yaitu government (pemerintah), business (perusahaan), intellectuals (intelektual), dan civil society (masyarakat) yang mendoron terciptanya suatu inovasi.

Peran quadruple helix bertujuan untuk menunjang pelaksanaan PKH dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan. Melalui peran quadruple helix pelaksanaan PKH akan lebih berjalan maksimal. Dengan adanya implementasi quadruple helix dapat berperan sebagai pilar utama yang mendorong terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarga miskin. Perluasan implementasi PKH melalui peran quadruple helix diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat miskin, khususnya keluarga miskin yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial PKH.

Berikut merupakan peran keempat sektor dalam quadruple helix untuk menunjang perluasan implementasi PKH sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat miskin di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

  1. Government (Pemerintah)

Peran pemerintah (government) sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam membuat kebijakan suatu program dan peraturan dalam mengatasi kemiskinan. Peran pemerintah melalui Kementerian Sosial yang merupakan inisiator utama dari pelaksanaan PKH. Peran pemerintah dalam menunjang perluasan implementasi PKH ditunjukkan dengan adanya implementasi peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang penanganan kemiskinan. Secara khusus peraturan pelaksanaan PKH, diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan  poin  lampiran  ke  1  tentang  Penyempurnaan  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan, Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Non-Tunai Bersyarat Bagi Keluarga   Miskin (KM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah efektif pemerintah melalui Kementerian sosial dalam menunjang perluasan sasaran penerima bantuan sosial PKH, yaitu dengan cara menambah kuota penerima bantuan sosial PKH, agar proses percepatan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud. Selain hal tersebut, Kementerian Sosial juga menambah atau memberi pelatihan khusus bagi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pelaksanaan teknis PKH di lapangan.

  1. Business (Perusahaan)

Peran  perusahaan  dalam  menunjang  implemenntasi  PKH,  dapat  diwujudkan  dengan memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH, agar KPM PKH dapat berkembang dan mampu menghasilkan produk KUBE yang memiliki nilai jual di pasaran. KUBE PKH adalah bentuk komponen pendekatan utama dalam mempercepat proses graduasi KPM. KUBE PKH memberikan transfer aset melalui pemberian pelatihan untuk melakukan kegiatan usaha bersama, dengan tujuan agar KPM PKH mendapatkan pengahasilan tambahan di luar bantuan sosial PKH. Peran perusahaan dalam menunjang proses KUBE PKH sangatlah membantu bagi KPM yang terlibat langsung dalam KUBE PKH untuk memperoleh pengatahuan dari perusahaan dalam hal pendanaan, produksi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemasaran. Dalam meningkatkan skala usaha KUBE PKH perusahaan dapat memberikan bantuan modal awal melalui investasi atau adanya Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan langsung kepada pelaku KUBE PKH. Perusahaan juga dapat mendistribusikan produk KUBE PKH ke pasar yang lebih luas, sehingga produk akan

tersebar dan mudah dikenal secara luas malalui sharing information di berbagai media. Dengan demikian peran perusahaan ini mampu mendukung keberlangsungan industri  produk  KUBE PKH.

  1. Intellectuals (Intelektual)

Peran kaum intelektual (intellectuals) memiliki kapasitas yang besar dalam mendorong perkembangan perluasan implementasi PKH. Para intelektual dapat memberikan pemikiran yang kritis melalui penelitian atau observasi terhahadap pengembangan PKH di Indonesia.  Kaum intelektual memiliki peran sebagai agent yang dapat memberikan solusi atau inovasi pemikiran terhadap   para   pemangku   kepentingan   dalam   memberikan   kebijakan   yang   tepat   dalam memperluas implementasi PKH. Hasil penelitian para intelektual dapat diaplikasikan bagi pengembangan ide atau gagasan bagi seluruh SDM PKH dalam memperbaiki sistem manajemen pelaksanaan teknis PKH. Secara langsung peran intelektual merupakan salah satu penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi tumbuhnya kesejahteraan sosial, sehingga fungsi para kaum intelektual sangat dibutuhkan dalam perluasan implementasi PKH di Indonesia. Para kaum intelektual yang berasal dari perguruan tinggi dapat memberikan peran mereka melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit pada Undang-undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2).

  1. Civil Society (Masyarakat)

Peran  masyarakat  (civil  society)  dalam  pengembangan  perluasan  implementasi  PKH merupakan sebagai objek sasaran PKH. Dimana objek sasaran PKH di masyarakat merupakan kelurga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Peran masyarakat secara umum dalam mendukung implementasi perluasan PKH dapat diwujudkan dengan memberikan dukungan secara langsung terhadap pemerintah dalam mensosialisasikan PKH di Masyarakat. Masyakat juga dapat membantu penanggulangan kemiskinan dengan cara membentuk Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dengan tujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengentasan kemiskinan di Indonesia.  Peran sinergi anatara PKH dan LSM diharapakan mampu bekerja sama secara terpadu dalam proses pelaksanaan teknis PKH di lapangan. Sehingga, dalam pelaksanaan PKH di lapangan, peran masyarakat sangatlah berperan penting dalam memperlancar pelaksanaan teknis PKH secara kontinu.

 

Dikirim melalui form pengiriman artikel

Oleh : Andrianto (Pendamping Sosial PKH Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep

Comments

comments

Category: PKH TERKINI

Tinggalkan Balasan

Close