PKH Integratif Holistik – Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI

Oleh | Pada Januari 3, 2017

PKH Integratif Holistik – Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI  Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program prioritas nasional dalam pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antarkelompok pendapatan.

Keluarga miskin membutuhkan perlindungan sosial dari negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Bantuan sosial PKH tidak bersifat karikatif, namun mendorong setiap keluarga penerima manfaat (KPM) untuk melaksanakan kewajiban dalam menyekolahkan anaknya, memelihara kesehatan, dan meningkatkan produktivitasnya.

Karena itu, PKH disebut conditional cash transfer (CCT) yang telah menjadi pilihan sekitar 90 negara di dunia. Sampai 2016 sudah 6 juta KPM menjadi target PKH dengan nilai bantuan sosial (bansos) Rp11,34 triliun dalam setahun.



Efektivitas PKH

Keberhasilan PKH bergantung pada intensitas dan kualitas pendampingan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran keluarga miskin agar anaknya sekolah, ibu hamil periksakan diri secara rutin dan imuninasi untuk anak balita, serta memanfaatkan uang bansos untuk kebutuhan yang produktif. Minimal 85% kewajiban KPM harus dipenuhi. Karena itu, pendampingan sudah menggunakan metode family development session (FDS) yang terbukti efektif di berbagai negara.

Hasil evaluasi Bank Dunia 2012 dan 2015, dampak PKH menunjukkan peningkatan ibu hamil yang memeriksakan kehamilan 7%, imunisasi lengkap meningkat 8%, memeriksakan kesehatan balita meningkat 22%. Sementara di bidang pendidikan ada peningkatan partisipasi SD 2.2% dan SMP 4.4%. Pengeluaran keluarga untuk makanan berprotein tinggi juga meningkat 10%.

Diketahui juga dalam laporan Bank Dunia, PKH dapat memperlambat pertumbuhan semakin pendek, yaitu minus 2.7%. Untuk memastikan efektivitas PKH secara keseluruhan, penerima PKH harus diintervensi oleh program perlindungan sosial lain seperti semua anggota keluarga terima KIS, anakanaknya yang sekolah terima KIP, keluarganya menerima Rastra, rumahnya dipugar dengan Rutilahu, menerima program bersubsidi lain (LPG 3 kg, listrik, pupuk, dan sebagainya). Program pemberdayaan ekonomi juga diterapkan bagi penerima PKH seperti KUBE, KUR, dan program-program pemerintah daerah.

Intervensi penanggulangan kemiskinan secara integratif holistik menjadi prioritas pemerintah dalam RPJMN kedua sehingga target pengurangan kemiskinan sampai 7-8% dan indeks gini ratio 0.36% akhir 2019 dimungkinkan dapat dicapai. Hasil evaluasi Kemensos diketahui ada 600.000 KPM yang berhasil graduasi dari PKH atau sudah dianggap tidak miskin lagi dan dirujuk pada program pemberdayaan lain (seperti KUKM).

PKH Nontunai

Pada 2016 penyaluran bansos PKH sudah mulai nontunai melalui kartu debet tabungan Kartu Keluarga Sejahtera sebanyak 1.2 juta KPM. Pada 2017 akan ditingkatkan menjadi 3 juta KPM. Hal ini sesuai arahan Presiden untuk menyalurkan bansos secara nontunai dalam rangka keuangan inklusif bagi keluarga miskin. Kartu KKS yang didesain sebagai kartu kombo multifungsi telah berhasil diterapkan tidak hanya untuk bansos PKH, tetapi juga untuk bansos pangan (Rastra), LPG 3 kg, penyandang disabilitas, dan bansos lansia.

Menyusul bansos KIP dan bansos dari pemda. Semua bansos dimasukkan dalam satu rekening yang bersifat family saving account. Jika ada bansos yang sifatnya individual/personal saving account sudah bisa digunakan relationship code dengan kartu debet induknya. Teknologi ini diciptakan para ahli IT dari bank-bank Himbara (BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri). Pihak ADB dalam konferensi di Manila memberikan apresiasi atas karya cipta kartu kombo KKS made in Indonesia yang berhasil memadukan sistem e-walet dengan saving account dan memadukan sistem family dengan personal saving account.

Sosialisasi Nontunai

Penyaluran bansos nontunai adalah sebuah metode baru yang belum dipahami penerima manfaat. Terlebih lagi, sebagian besar penerima manfaat PKH belum tersentuh jasa layanan keuangan. Maka itu, agar penyaluran bansos nontunai berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh penerima manfaat, upaya sosialisasi harus terus dilakukan sehingga akses masyarakat pada jasa layanan keuangan menjadi terbuka, kegiatan ekonomi meningkat, dan masyarakat sejahtera.

Seluruh tahapan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial nontunai dilaksanakan sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan baik itu sejak proses registrasi pembukaan rekening, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, proses penyaluran dan penarikan uang, ataupun pembelian barang. Bank penyalur juga harus melaporkan penyaluran dan penarikan bantuan sosial dari rekening pemberi bansos kepada penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesiapan Dashboard bantuan sosial benar-benar harus berfungsi agar dapat dipantau kabar terbaru penyaluran bantuan sosial secara online dan real time.

Keuangan Inklusif

Penyaluran bantuan sosial PKH nontunai sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo saat rapat terbatas pada 26 April 2016 tentang keuangan inklusif di mana setiap bantuan sosial dan subsidi agar disalurkan secara nontunai dan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

Untuk awal penyaluran bantuan nontunai, Kemensos melalui Himbara menyalurkan bantuan sebanyak 1 juta keluarga penerima manfaat di 20 provinsi dan 68 kabupaten/ kota. Pada 2017 akan ditingkatkan menjadi 3 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial secara nontunai. Penyaluran bansos nontunai diprioritaskan pada wilayah perkotaan dengan memanfaatkan e-Warong Kube-PKH dan agen Bank Himbara (BNI, BTN, Bank Mandiri, dan BRI).

Untuk memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial secara integratif holistik, penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi kartu debet ATM Himbara dengan sistem e-Walet dan tabungan yang terintegrasi. Sistem ini karya inovatif Himbara bersama Kemensos untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

DR HARRY HIKMAT

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI

sumber http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=1&date=2017-01-02

Join our list

Masukan Email aktif anda dan dapatkan pemberitahuan lewat email

Selamat Cek email Klik * Konfirmasi Ikuti*

Something went wrong.

Tags: ,

Category: PKH TERKINI

Close