1 Dasawarsa Perjalanan Program Keluarga Harapan

Oleh | Pada Mei 18, 2018

Bondowoso salah satu kabupaten dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur, tahun2007 Bondowoso salah satu dari 15 Kabupaten yang pertama kali menjadi penerima PKH, Kecamatan Pujer salah satu kecamatan dari delapan kecamatan pertama yang mendapat program bantuan tunai PKH, saya termasuk satu dari enam pendamping pertama di kecamatan pujer, pendamping PKH yang lain yaitu Abdul Majid, Sinung Sudrajad, Tahar, Bahrul dan Ana Indrawardhani. Kecamatan Pujer waktu itu termasuk salah kecamatan yang rasio RTSMnya terbanyak.

Apa PKH pada tahun 2007? Masyarakat Bondowoso khususnya masyarakat kecamatan Pujer beranggapan PKH sama dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu bantuan pemerintah yang diberikan tanpa persyaratan apa-apa karena konpensasi kenaikan BBM. Pada saat itu,  warga yang tidak masuk dalam daftar nama penerima PKH hampir setiap hari protes, bahkan berdemo kepada kepala desa agar bisa dimasukkan dalam PKH itu, terlebih pada tahap 2 dan dan 3 dibayar rapel dalam satu tahap, setiap penerima paling sedikit menerima bantuan Rp. 666,000.  Yang semestinya satu tahap hanya menerima bantuan sebesar Rp. 333.000, keadaan itulah membuat warga masyarakat Desa Maskuning Wetan dan Maskuning Kulon yang tidak masuk dalam penerima bantua PKH meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan pihak kecamatan serta pendamping (saya), “kenapa warga yang mendapat PKH dipilih-pilih”, Kalimat itu yang terus berpindah dari satu warga ke warga yang lain, hingga warga berduyun-duyun datang ke Balai Desa Maskuning Wetan ingin mendapat “keadilan” agar bisa juga dimasukkan dalam daftar penerima PKH, setelah pendamping menjelaskan tentang alur bantuan PKH secara detail, tidak sedikit dari warga yang memahami tentang program ini, walau masih juga banyak warga yang ngotot agar dimasukkan dalam dalam daftar penerima PKH.



Kehadiran pendamping ditengah-tengah masyarakat masih juga mendapat cibiran dan rasan-rasanan warga yang tidak menerima bantuan itu, yang salah satu alasan masih banyak warga miskin yang lain yang lebih layak, janda-janda tua yang lebih layak dan seribu alasan mereka menggerutu. Tidak hanya masyarakat yang tidak menerima, para kepala-kepala sekolah yang didatangi pendamping untuk verifikasi komponen pendidikan banyak juga yang protes, kenapa PKH bantuannya tidak lewat sekolah, tidak mau tanda tangan karena bantuan tidak jelas kegunaannya dll, termasuk juga para bidan desa yang memprotes kenapa banyak warga yang punya balita tidak mendapat bantuan PKH, hingga seiringnya waktu berjalan sekitar tahun 2010-an kehadiran PKH ini mulai sedikit demi sedikit bisa diterima oleh masyarakat, masyarakat mulai mengerti dan memahami program ini bahkan pihak sekolah dan para bidan desa betul-betul merasakan bahwa kehadiran program ini benar-benar bisa membantu dalam menaikkan angka kehadiran murid-muridnya di sekolah dalam setiap setiap bulannya, demikian juga dengan para bidan merasa sangat terbantu dalam kehadiran pemeriksaan ibu hamil dan posyandu yang dilakukan oleh bidan-bidan desa

Tahun 2014 ketika awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memberikan kepercayaan kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial, PKH ini terus mendapatkan respon bagus dan mulai mendapatkan dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat, terbukti pada tahun 2015 ketika ada penambahan peserta PKH, warga masyarakat sudah tidak melakukan aksi protes karena tidak mendapat program bantuan ini, pada tahun 2016 juga mendapat tambahan kepesertaan PKH dan tidak satupun ditemukan protes dari warga karena tidak mendapat bantuan PKH. Dari fenomena ini sudah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang tidak masuk dalam daftar penerima program bantuan ini sudah mulai memahami bahwa bantuan PKH bukan bantuan seperti BLT yang tanpa syarat, PKH ini adalah Program Pemerintah Pusat (Kemensos) yang diberikan kepada warga masyarakat dengan persyaratan-persyaratan tertentu yakni si penerima adalah kelurga miskin yang di dalam kelurga tersebut terdapat persyaratan komponen kesehatan dan atau pendidikan.

Pada tahun 2017, Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial waktu itu, melakukan lompatan jauh tentang PKH yaitu dengan merubah pola bantuan PKH dari sistem penyaluran bantuan tunai menjadi non tunai, tidak satupun warga yang protes dengan keberadaan PKH ini. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat tentang bantuan PKH dengan ketentuan persyaratan memiliki komponen kesehatan dan atau pendidikan telah diterima ditengah-tengah masyarakat. PKH dengan jargon waktu itu “ANAK SAYA TIDAK BOLEH MISKIN” yang terus-menerus disampaikan oleh pendamping kepada peserta PKH pada pertemuan kelompok, dimana pertemuan kelompok ini sebagai salah satu kewajiban bagi penerima bantuan PKH, para pendamping PKH telah mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa para orang tua harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya agar mereka rajin sekolah dan rajin belajar agar kelak anak-anak mereka tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya, demikian dengan komponen kesehatan, PKH juga telah ikut andil dalam menyadarkan para ibu hamil agar melahirkan kandungannya kepada bidan-bidan desa serta terus aktif datang ke posyandu yang di laksanakan oleh para bidan desa. Selain dari itu, pada tahun 2017 kurang lebih 100 milyar rupiah untuk perputaran bantuan PKH di Bondowoso

PKH teruslah berbenah untuk semakin baik, para pendamping teruslah hadir ditengah masyarakat mewakili negara sesuai amanah UUD 1945 mengambil peran strategis memberikan edukasi kepada masyarakat miskin untuk terus bangkit dari ketidakberdayaan ekonomi agar bisa mengantar putra-putri bangsa menuju masyarakat yang berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Salam PKH dari Ujung Timur Pegunungan Pulau Jawa

dari  Hosyairi, Korkab PKH Bondowoso 2018

Join our list

Masukan Email aktif anda dan dapatkan pemberitahuan lewat email

Selamat Cek email Klik * Konfirmasi Ikuti*

Something went wrong.

Category: PKH TERKINI

Close