Landasan Hukum Program Keluarga Harapan – PKH

| September 26, 2016 | 0 Comments | 12.668 views

Landasan Hukum Program Keluarga Harapan – PKH,  PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya.

  • PKH diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
  • PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin untuk memeriksakan ibu hamil / Nifas / Balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan.
  • Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

Landasan Hukum Program Keluarga Harapan – PKH

PKH dilaksanakan berdasarkan peraturan dibawah ini:

  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (LNRI Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan LNRI Nomor 3670);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
  5. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan LNRI Nomor 4235);
  7. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  10. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LNRI Nomor 5589);
  14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (LNRI Tahun 1980 Nomor
  16. Tambahan LNRI Nomor 3177);
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LNRI Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tenang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  21. PeraturanPresidenNomor15Tahun2010tentangPercepatan Penanggulangan Kemiskinan.
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LNRI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan LNRI Nomor 5294);
  23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  24. PeraturanPresidenNomor7Tahun2015tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  25. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
  26. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
  27. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
  30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  31. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015  tentang Belanja Bantuan Sosial;
  32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
  33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program keluarga Harapan.

&nbsp



Comments

comments

Category: Berita Utama

Close