RAPAT KOORDINASI PEMBEKALAN SDM PKH KABUPATEN BANTUL

Oleh | Pada September 12, 2018

RAPAT KOORDINASI PEMBEKALAN SDM PKH KABUPATEN BANTUL Rapat Koordinasi Pembekalan SDM PKH Kabupaten Bantul yang diselenggarakan pada hari Kamis, 6 September 2018 dengan menghadirkan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kepala Bidang BANJAMSOS dan Kepala Seksi LINJAMSOS, BAPEDA Kabupaten Bantul, Koordinator Wilayah PKH Daerah Istimewa Yogyakarta, Koordinator Regional PKH Wilayah Bagian Tengah, dan seluruh SDM PKH Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kooodinator Kabupaten, Supervisor, Operator dan Pendamping Sosial PKH, sehingga dapat terselenggara dengan baik dan berjalan lancar, hal tersebut senantiasa tidak terlepas atas dukungan dari semua pihak.


Sebelum rapat koordinasi dimulai dengan semangat paginya dari Ibu Siti Maryatun Ibtiyah selaku Koodinator Wilayah DIY, mengingatkan kembali untuk kita semua selaku SDM PKH Kabupaten Bantul senantiasa untuk selalu menjaga etika, hal tersebut ditujukan sebagai preventive bagi kita semua agar dapat terhindar dari Pelanggaran Kode Etik. Dengan semangat paginya disampaikan bahwa PKH Pusat saat ini sudah memiliki Komisi Kode Etik, Komisi Kode Etik ini membahas tentang pengaduan Kode Etik, baik Kode Etik yang terkait dengan Kode Etik pelanggaran Kinerja maupun pelanggaran Kode Etik. Komisi Kode Etik saat ini sedang menggodog secara rinci atau spesifik apa saja yang akan diatur dalam Kode Etik tersebut. Beliau memaparkan tentang berbagai macam kasus pelanggaran kode etik yang terjadi diluar sana dan secara inti beliau menyebutkan masalah Kode Etik apa saja yang harus kita hindari, tentunya oleh SDM PKH, diantarnya 1. Kasus Perselingkuhan (Pendamping tidak boleh melakukan perselingkuhan), 2. Pendamping tidak boleh melakukan pungutan liar, 3.Pendamping tidak boleh mebawa ATM KPM dengan alasan apapun, 4. Menerima uang atau barang berharga dari KPM dengan alasan tanda katresna, dan lain sebagainya. Dari ke-empat hal tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran Kode Etik yang sangat ditekankan untuk tidak dilakukan atau harus dihindari.

Setelah semangat pagi disampaikan oleh Koodinator Wilayah DIY, kemudian dilanjutkan oleh MC dengan menyampaikan serangkaian acara kegiatan dalam Pertemuan Rapat Koordinasi tersebut, diantaranya dimulai dari Pembukan, Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars PKH, Sambutan oleh Kepala Bidang BANJAMSOS sekaligus membuka Pertemuan Rapat Koordinasi secara simbolik, Sambutan dari Dinas Sosial Provinsi, Sarasehan dengan pemateri yang diisi oleh BAPEDA Kabupaten Bantul, Koordinator Regional PKH bagian wilayah tengah, dan yang terakhir adalah Doa dan Penutupan.




Kepala Bidang BANJAMSOS membukan acara tersebut secara simbolik, dan menyampaikan bahwa PKH merupakan program pengentasan kemiskinan, dimana program tersebut menjadi program prioritas dari Kementerian yang anggarannya sangat besar, sehingga hal tersebut selalu menjadi sorotan dari berbagai pihak, jadi beliau menghimbau kepada seluruh SDM PKH Kabupaten Bantul mari bersama- sama menjaga nama baik PKH, menjaga hubungan baik dengan teman –teman pendamping sosial lainnya atau dengan mitra kerja, selain itu beliau juga menyampaikan pesan dari Kementerian SDM PKH dilarang terlibat dalam Politik, maka dari itu silahkan untuk dapat menjaga kenetralisasi SDM PKH dalam PEMILU/Politik Praktis.


Kegiatan selanjutnya adalah Sarasehan, yang diisi dengan materi dari BAPEDA, beliau menyampaikan bahwa diharapan Kemiskinan tidak terjadi sampai turun temurun, kehadiran kita diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Intinya adalah peran dari SDM PKH adalah lebih kepada Pemberdayaan, dimana masyarakat semakin punya kemampuan pemberdayaaan untuk membangun dirinya sendiri. Pembangunan Masyarakat ini mencakup Pembangunan Masyarakat, Pembangaunan yang bertumpu pada masyarakat, dan Pembagunan yang digerakan Masyarakat, goalnya dari ketiga hal tersebut adalah memampukan dan memandirikan Masyarakat Pemberdayaan. Teman-teman pendamping PKH memiliki beberapa fungsi untuk mencapai hal tersebut, diantaranya fungsi Eduktor, Enabler, Perencanaan, Advokasi, Motivasi, Memfasilitasi, Memberi Pembelajaran dan lain sebagainya.

Materi berikutnya disampaikan oleh Bapak Anang Megocahyo W selaku Koordinator Regional PKH Wilayah Bagian Tenga. Materi yang disampaikan oleh beliau mengenai Bisnis Proses, pemberian materi tersebut ditujukan untuk memberikan pemantapan kepada teman-teman pendamping PKH agar dapat menjalankan tupoksinya lebih maksimal. Beliau menyampaikan bahwa di dalam Bisnis Proses itu ada proses sosialisasi, proses sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan satu kali saja, melainkan harus dilakukan secara terus menerus untuk meng up date informasi kepada KPM nya. Jadi aktivitas sosialisasi harus dilakukan terus – menerus oleh pendamping PKH dan pendamping PKH berkewajiban satu bulan sekali harus menyelenggarakan pertemuan kelompok dengan KPM nya. Kemudian tentang Validasi, beliau menyampaikan bahwa Validasi merupakan pondasinya bisnis proses, apabila valiadasi tidak dilakukan secara baik, maka selanjutnya akan terjadi banyak permasalahan yang dihadapi oleh teman –teman pendamping lainnya dikemudian harinya, misalnya gagal buka rekening dan gagal peneriman bantuan. Validasi merupakan kegiatan memastikan kembali atau kros cek Calon Penerima Bantuan PKH terkait dengan kebenaran data, apakah data tersebut memang benar dari keluarga tidak mampu dan apakah memiliki komponen yang ada dalam PKH, misalnya apakah memiliki komponen balita, anak, ibu hamil, lanjut usia, dan disabilitas. Yang harus diingat oleh kita semua adalah Calon Keluarga Penerima Manfaat KPM dapat dinyatakan Keluarga Penerima Manfaat apabila Sudah terbit Kartu Keluarga Sejahtera dan Buku Rekening Tabungan, itu yang harus disampaikan pada saat validasi kepada Calon Keluarga Penerima Manfaat, jadi pada saat validasi belum tentu Calon Keluarga Penerima Manfaat dapat dipatikan menjadi Keluarga Penerima Manfaat PKH. Kemudian mengenai Verifikasi, Verifikasi diibaratkan sebuah roh dalam Bisnis Prosees PKH, Apabila verifikasi tidak dilakukan maka kita tidak akan mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam program tersebut. Jadi wajib teman –teman harus melakukan verifikasi dimana untuk mengetahui sejauh mana kewjiban KPM dapat terpenuhi, karena program PKH merupakan Bantuan Sosial Masyarakat dalam bentuk Conditional Case Tranfer (CCT) yang artinya bantuan sosial bersyarat, dimana Keleuarga Penerima Manfaat akan mendapatkan haknya apabila memenuhi kewajiban, kewajiban yang dimaksud misalnya sejauh mana pemanfaatan fasilitas kesehatan, pendidikan, layanan sosial lainnya. Model CCT ini salah satu model untuk mendorong KPM dalam merubah prilakunya yang awalnya bahwa fasilitas kesehatan, pendidikan, layanan sosial itu tidak penting menjadi penting bagi dirinya dan keluarganya. Pada proses verifikasi pendamping tidak cukup melakukan verifikasi saja dan selesai, namun setelah verifikasi pendamping sosial PKH harus melakukan penggalian sedalam-dalamnya masalah yang dialami KPMnya, kemudian membantu dalam pemecahan masalahnya. Beliau juga menyampaikan di dalam Bisnis Proses ada yang namanya Penyaluran Bantuan Sosial, pendamping tidak boleh membawa ATM KPM apapun alasannya, pendamping boleh mendampingi KPM dalam penggunaan / mengakses fasilitas yang berkaitan dengan penyaluran bantuan. Dan yang terakhir beliau menyampaikan bahwa sudah saatnya pendamping sosial PKH bekerja dengan data untuk mengarah pada proses menuju KPM Mandiri. Pendamping harus mulai memiliki target berapa banyak KPMnya yang tergraduasi, KPM yang tergraduasi yang dimaksud adalah KPM yang mandiri sejahtera yang telah difasilitasi oleh PKH. Hal itu yang akan menjadi penilayan dari kinerja teman –teman pendamping PKH.
Setelah semua materi disampaikan kemudian kegiatan terakhir adalah dilakukan D’oa dan penutup

Penulis Evi Mulyati, M.Si Jabatan Pekerja Sosial Supervisor Kabupaten Bantul

Join our list

Masukan Email aktif anda dan dapatkan pemberitahuan lewat email

Selamat Cek email Klik * Konfirmasi Ikuti*

Something went wrong.

Tags: , ,

Category: PKH TERKINI

Close